Indramayu, Jabar.dailypost.id – Kodim 0616/Indramayu menggelar apel gelar pasukan dan Jam Komandan dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024. Dalam kegiatan tersebut, Dandim 0616/Indramayu menekankan pentingnya menjaga netralitas bagi seluruh aparat TNI, Polri, ASN, pejabat negara, pejabat daerah, dan kepala desa. Netralitas ini merupakan amanat tegas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024.
Ancaman Pidana untuk Pelanggaran Netralitas
Dandim mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap netralitas berpotensi mengarah pada sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 188 hasil putusan MK dan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. “Seluruh komponen yang terlibat harus memahami bahwa keberpihakan pada salah satu pasangan calon merupakan pelanggaran serius yang dapat menciderai demokrasi,” tegasnya.
Kampanye dan Potensi Kerawanan
Dalam pengamanan masa kampanye, Kodim 0616/Indramayu bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi:
1. Keamanan dan Ketertiban: Mencegah gangguan keamanan selama kampanye.
2. Netralitas ASN, TNI, Polri: Menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada.
3. Pengawasan Kepala Desa dan Anak di Bawah Umur: Mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelibatan pihak yang tidak seharusnya.
4. Politik Uang dan Fasilitas Negara: Menindak tegas pelanggaran penggunaan fasilitas publik untuk kampanye.
5. Kampanye Negatif: Mengantisipasi ujaran kebencian, politisasi SARA, dan penyebaran berita bohong di media sosial.
6. Pelanggaran Lokasi Kampanye: Melarang pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas umum seperti pohon, tiang listrik, jembatan, dan tempat ibadah.
Antisipasi Kerawanan di TPS
Bawaslu telah memetakan 25 indikator TPS rawan untuk memitigasi potensi hambatan saat hari pemungutan suara. Dari hasil analisis, terdapat:
6 indikator kerawanan yang paling sering terjadi, termasuk netralitas aparat dan gangguan keamanan.
16 indikator lainnya yang tetap menjadi perhatian utama, seperti keterlambatan logistik dan potensi bencana.
3 indikator dengan risiko rendah namun tetap diawasi, seperti gangguan jaringan internet.
Kodim 0616/Indramayu mendukung rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk memaksimalkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait demi mencegah gangguan di TPS, mendistribusikan logistik secara tepat waktu, dan memastikan kelompok rentan mendapat prioritas layanan pemungutan suara.
Komitmen Kodim 0616/Indramayu
Apel gelar pasukan ini menegaskan kesiapan Kodim 0616/Indramayu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Dalam arahan Jam Komandan, seluruh anggota TNI diminta untuk memahami perannya sebagai penjaga stabilitas tanpa intervensi politik. “Netralitas TNI adalah harga mati. Kami siap memastikan Pilkada 2024 berjalan aman, damai, dan demokratis,” pungkas Dandim 0616/Indramayu.
Kegiatan berlangsung kondusif dan menjadi bukti komitmen Kodim 0616/Indramayu dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024.
